Vietnam Melaju dengan Doi Moi

http://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/17462117/Vietnam.Melaju.dengan.Doi.Moi

Berada di Kota Ho Chi Minh dan berkunjung ke Kawasan Industri Vietnam Singapura (Vietnam Singapore Industrial Park/VSIP) di Provinsi Binh Duong adalah melihat sepenggalan negara pasar bebas ketimbang sistem ekonomi terpusat.

Di beberapa sudut jalan Kota Ho Chi Minh (Saigon), maupun di jalan menuju daerah industri, bandar merah bergambar palu arit berkibar bersama bendera kebangsaan Vietnam.

Pada sebuah komplek agen perjalanan wisata, Sabtu (6/9-08) pagi, sepuluh pemuda berseragam hijau rapat di dalam sebuah rumah toko bergambar Ho Chi Minh, tanpa merasa terganggu pelancong  mancanegara yang mengamatinya dari trotoar.

Kontras dengan stigma bahwa komunisme kaku dan tertutup, kehidupan ekonomi dan sosial di Kota Ho Chi Minh dan suburbannya di Binh Duong (1/8)bhen jhun(3/8) berjalan sesuai mekanisme pasar terbuka.

Di hotel-hotel berbintang, tempat wisata perang, artifak revolusi fisik, pasar-pasar dan tempat hiburan malam, barang dan jasa dijual dengan mekanisme pasar.

Selain dengan mata uang dong Vietnam, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura berlaku di banyak tempat. Nilai kurs dolar AS berbanding dong Vietnam bila dikonversi ke rupiah sekitar Rp16.500.

Ketika tiga hari (4-6/08) menginap di Hotel Kimdo Royal City yang berbintang empat, berturut-turut terdapat pesta pernikahan warga, sementara di hotel-hotel lain, resepsi serupa berlangsung dalam kemegahan dan tawa ria kebahagiaan.

Pertumbuhan "gross domestic product" (GDP) Vietnam terus melambung dari 7,04 persen (2002), 7,24 persen (2003), 7,7 persen (2004), 8,4 persen (2005), 8,17 persen  (2006), dan pada 2007 menjadi 8,5 persen.

Perekonomian dan perindustrian Vietnam terus mekar setelah berabad-abad dilanda konflik dan peperangan.

Bangsa Vietnam (sebagian menulis dengan dua suku kata: Viet Nam) pun kini dilanda inflasi dua digit akibat kenaikan harga bahan bakar internasional.

Pemerintahnya mengendalikan inflasi dengan menurunkan harga minyak di pasar dalam negeri, dan mengerem target GDP tahun ini menjadi kisaran 7 persen, sambil terus mengajak rakyat dan pengusaha menjaga pertumbuhan ekonomi.

Industrialisasi yang mengandalkan kawasan industri yang merupakan anak kandung pasar bebas sedang mengubah ekonomi bangsa Vietnam.

Selain mengundang lebar-lebar investasi asing, pemerintah negeri itu juga mempersilakan bekas pengungsi Perang Vietnam kembali ke tanah air dan membangun negeri.

Perekonomian Vietnam sampai pertengahan abad ke-19 hingga akhir perang  abad ke-20 (1975),  masih bertumpu pada pertanian, subsisten, dan berorientasi pedesaan.

Reformasi Ekonomi

Doi Moi (Reformasi Ekonomi) yang dimulai 1986, kini terus mengantarkan Vietnam ke tangga perdagangan global di abad baru. Mitra dagangnya meliputi 170 negara dan teritori.

Vietnam dengan "Doi Moi" sejak 22 tahun silam mengubah haluan dari ekonomi-sosialis terpusat menjadi sosialis berorientasi pasar terbuka. Investor asing diberinya penghapusan pajak pada periode tertentu, dan hak guna bangunan 75 tahun.

Revolusi di era damai ditempuhnya dengan bergabung ke ASEAN (1998), menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC, 1998), merealisasikan penuh Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA, 2006) dan di tahun yang sama menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Vietnam pada tahun 2001 mengikat kongsi perdagangan dwipihak dengan Amerika Serikat--negara yang pernah memblokade ekonominya.

AS pernah menjadi kawan dan lawan ketika Vietnam masih terbelah antara Vietnam Utara (Hanoi) dan Vietnam Selatan (Saigon) yang berbeda ideologi. Peperangan itu tuntas tahun 1975, dan disusul dengan reunifikasi Vietnam  tahun 1976.

Desentralisasi

"Doi Moi" berangsur menarik perusahaan penanaman modal asing (PMA) di kawasan industri, dan sejak awal abad ke-21 menunjukkan angka yang menakjubkan.

Berminat masuk, pelaku PMA disuguhi kemudahan perizinan yaitu penerbitanannya cukup di tingkat gubernur setempat, tidak harus ke ibukoya negara.

Khusus di VSIP Binh Duong, penerbitan perizinan bagi PMA malah menjadi kewenangan wakil gubernur yang merangkap Ketua Management Board VSIP.

Dengan desentralisasi itu, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) Vietnam per tahun mengalami kenaikan yang mencolok dalam delapan tahun belakangan.

Tahun 2002, FDI-nya hanya 2,07 miliar dolar AS , kemudian 3,1 miliar dolar AS (2003), 4,2 miliar dolar AS (2004), 6,1 miliar AS (2005), 10,2 miliar dolar AS (2006), dan berlipat dua menjadi 20,3 miliar dolar AS pada tahun 2007 (Sumber: VSIP). "Tahun ini, sampai Juli, FDI secara nasional telah mencapai 45 miliar dolar AS," kata Ben Din Khoon Yew, direktur Teknik VSIP di Distrik Thuan An, Binh Duong.

Di kantor itu, Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia Wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau John Sulistiawan yang juga General Manajer Batamindo Investment Cakrawala, Jumat (5/9), diterima Direktur Umum VSPI JV Co Ltd Nguyen Phu Thinh.

John (60) dalam lawatan pertamanya ke Vietnam, mendengar gambaran masa kini tentang VSIP dan peta makro Vietnam dari wakil Phu Thinh, Anthony Tan, seorang profesional Malaysia kelahiran Perak.

Menurut Tan, proses penyelesaian perizinan PMA di VSIP Binh Duong tak lebih dari 14 hari. VSIP (semula SembCorp Parks Holding) diluncurkan 1 Januari 1996 berdasarkan gagasan dan persetujuan antara Perdana Menteri Vietnam Vo Van Kiet dan PM Singapura Goh Chock Tong tahun 1994.

Perusahaan itu merupakan patungan antara Becamec IDC Corporation (perusahaan milik negara di Provinsi Binh Duong) dengan konsorsium lima perusahaan yaitu SembCorp Industries (mayoritas), Ascendas Investment Pte Ltd, UOL Overseas Investment, Mitsubishi Corporation Development Asia dan KMP Vietnam Investment.

Dalam waktu 12 tahun VSIP dan VSIP II dan perluasannya, kini menjadi tempat investasi 320 PMA, di antaranya dari Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea, AS, Australia, Swiss, India, Inggris, Brunei Darusasalam, China, Jerman, Belgia, Thailand, Filipina, Kanada dan Srilanka; selain 51 lainnya dari Vietnam sendiri.

Akumulasi FDI di VSIP mencapai 2,15 miliar dolar AS. "Pencapaian ini luar biasa sebab diperoleh dalam waktu relatif singkat, hanya 12 tahun," ungkap John.

Secara nasional, di Vietnam terdapat sekitar 150 kawasan industri. Sedang di Binh Duong lebih dari 20, belum termasuk perusahaan yang berada di luar kawasan industri. Menurut John, keberhasilan Vietnam tak lepas dari kebijakan Pemerintah Hanoi yang memberi kewenangan penuh kepada gubernur untuk menyelesaikan perizinan usaha PMA.

Dalam konteks Indonesia, kata John, pendelegasian wewenang  hingga penyelesaian proses perizinan PMA hanya dalam tempo 14 hari, bila diterapkan bisa menjadi kekuatan menarik modal asing langsung (FDI). "Apa yang dilakukan Vietnam sekarang, pernah terjadi di Batam ketika Otorita Batam diketua BJ Habibie hingga 1988, tetapi selepas itu menjadi lamban."

Penerbitan perizinan bagi PMA berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga investor harus bolak-balik ke Jakarta. Sejak 2007 dengan semangat perdagangan bebas, BKPM mendelegasikan kewenangan itu kepada pejabatnya yang ditugaskan di Pusat Layanan Investasi Terpadu di Batam. "Dalam praktiknya, masih 30 hari, sementara di Vietnam sudah 14 hari," kata John.

Ia tidak dapat memastikan apakah Gubernur Ismeth Abdullah selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Kepulauan Riau, berwenang mendelegasikan penerbitan perizinan kepada Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) PBPB di Batam, di Bintan dan di Karimun.

Dari segi aturan (sekarang), katanya, memang tidak bisa. Tetapi, baik gubernur maupun para pejabat di BPK-BPK adalah aparatur pemerintah pusat di daerah. "Artinya, bila Vietnam bisa melakukan, mengapa Indonesia tidak?" kata John.

Ia menekankan, selain peraturan perburuhan, tingkat upah yang kompetitif, pengendalian inflasi dan insentif di bidang perpajakan, merupakan daya tarik utama bagi pelaku PMA.

Pemerintah Vietnam, memberi insentif perpajakan kepada industri berbahan baku baru, energi baru, teknologi tinggi, bioteknologi baru, teknologi informasi, akuakultur, proses akuakultur, kehutanan, perikanan dan garam, aplikasi teknologi, teknologi maju, perlindungan ekologi lingkungan, riset, pengembangan dan generasi teknologi tinggi. Menurut John, PMA di Batam yang ada sekarang pun belum mendapat insentif seperti itu. (ANT)