PHBM - Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani

dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa

1. Latar Belakang

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia

tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut

untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat

pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak

mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus

memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem

pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan

lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan,

memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-6

pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun

2007 disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan

sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung

jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.

2. Pengertian PHBM

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola

kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang

berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal

dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

3. Maksud dan Tujuan

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek

ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional.

PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa

hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan,

melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

4. Ruang Lingkup PHBM

PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas

berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan

untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

5. Prinsip-prinsip PHBM

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti

menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.

b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.

c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.

e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.

f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.

Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.

Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

6. Organisasi-organisasi dalam PHBM

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa

hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan

lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk

menjalin kerjasama degan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak

kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum

Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan

hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART).

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM.

FK PHBM dibentuk disetiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan,

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah

di tingkat mana FK tersebut dibentuk.

Tugas FK PHBM adalah:

a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan

secara operasional kegiatan pengelolaan

sumberdaya hutan bersama masyarakat.

b. Melaksanakan bimbingan,

pendampingan, memantau dan

mengevaluasi hasil kegiatan dan

perkembangan PHBM.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

berkaitan dengan PHBM sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi instansi masing-

masing.

d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan

tersebut kepada semua pihak yang

berkepentingan.

7. Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan

•     Penyusunan    Perencanaan    Petak    Hutan    Pangkuan    secara    partisipatif    dengan    melibatkan    semua    pihak   

terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan,

peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar

hutan.

•     Perencanaan     disusun     oleh     LMDH,     Perum     Perhutani     dan     para     pihak     yang     berkepentingan     dengan   

pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

•     Persemaian,    tanaman    dan    pemeliharaan    dikerjasamakan    dengan    LMDH.   

•     Pengkaderan    mandor    sebagai    penyuluh    PHBM    PLUS.   

•     Pembuatan    pusat    informasi    dan    komunikasi    PHBM.

•     Pelatihan-pelatihan    usaha    produktif    dan    kewirausahaan    untuk    LMDH.

•     Pemberdayaan    terhadap    LMDH    bersama    dengan    para    pihak.

•     Mengaktifkan    pola    FGD    (Foccus Group Discussion = Diskusi Kelompok Terarah).

•     Pembentukan    site learning (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.

c. Bidang Produksi

•     Alokasi    bagi    hasil    untuk    produksi    kayu    dan    non-kayu,    wisata,    galian    C,    sampah,    air,    dll.

•     Pertisipasi    LMDH    dalam    pengamanan    hasil    tebangan    dan    pengangkutan    kayu    dari    hutan    ke    Tempat   

Penimbunan Kayu (TPK).

Levelling the Playing Field Project

d. Bidang Pemasaran dan Industri

•     Pembentukan    warung    kayu    untuk    mempermudah   

masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.

•     Membantu    pasokan    kayu    untuk    industri    kecil    yang   

dimiliki oleh LMDH.

•     Membantu    teknologi    bagi    industri    LMDH.

•     Membantu    pengembangan    pemasaran    bagi   

industri LMDH.

e. Bidang Keamanan

•     LMDH    berperan    aktif    dalam    menjaga    keamanan   

hutan.

•     LMDH    bersama    Perhutani    melaksanakan   

patroli harian untuk mengatasi keamanan dan

pengamanan hutan.

f. Bidang Keuangan

•     Biaya    PHBM    PLUS    minimal    10    %    dari    Rencana   

Kerja dan Anggaran Perusahaan.

•     Pendapatan    perusahaan    dari    bagi    hasil    kegiatan    PHBM    di    luar   

usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS.

•     Memfasilitasi    LMDH    dalam    memperoleh    sumber    modal    dari    pihak    ketiga.

•     Memberikan    bimbingan    kepada    LMDH    dalam    pengelolaan    administrasi    dan    pemanfaatan   

keuangan.

g. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)

•     Penyiapan    petugas    PHBM    yang    proporsional    dengan    kualitas    yang    memadai.

•     Pembentukan    Kelompok    Kerja    (Pokja)    di    tingkat    Pusat,    Unit    dan    KPH    dengan    melakukan    pertemuan   

dan aktifitas yang intensif.

•     Pembangunan    dan    pengembangan    training centre (pusat pelatihan) PHBM PLUS untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan

metode partisipatif yang berbasis community development (pembangunan masyarakat).

8. Keterlibatan Para Pihak dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan

yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM,

yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga

Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

Pemeritah Daerah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi

dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-

program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM

meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu

mengatasi segala persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan

teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian

hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi

masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini mempunyai

pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan.

Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan

sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih kualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-

perkumpulan sosial di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-

program dari pihak di luar masyarakat.

Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk

pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam

mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi

masyarakat sekitar hutan.

Levelling the Playing Field Project

Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha

pengembangan sumberdaya manusia, melakukan

kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi

pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki

pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya

pada PHBM.

Lembaga Donor, berperan untuk memberikan

dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam

usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan

Lembaga Donor akan menjadikan masyarakat

dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk

mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya

alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

9. Bagi Hasil dalam PHBM

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat

sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi

masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat

desa hutan, dan pihak yang berkepentingan).

Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum

Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana

yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam

perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat

desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka

pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani

dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan PHBM.

Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan

pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses

berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah

ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang

dirumuskan bersama oleh semua pihak. Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan

digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring

dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai

dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang

dilakukan.

Sumber: Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan adanya penyelarasan bahasa dan

materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Dokumen ini disusun sebagai media sosialisasi LMDH dalam kerangka Levelling the Playing Field Project,

yang    didanai    oleh    Uni    Eropa,    kerjasama    CIRAD,    CIFOR,    Fakultas    Kehutanan    UGM    dan    Perum    Perhutani.

www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf